BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi hasil Monitoring Center for Surveillance and Prevention (MCSP) sekaligus membahas pedoman pelaksanaan MCSP tahun 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buol bersama Wakil Bupati Buol di Ruang Rapat Bupati, pada pukul 14.00 WITA.
Rapat ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Buol memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja perangkat daerah, serta mendorong optimalisasi indikator pencegahan korupsi.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hadir di antaranya Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Turut hadir mendampingi pimpinan daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BKPSDM, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Dalam rapat tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Buol menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pimpinan OPD dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan rekomendasi MCSP.
Peningkatan capaian indikator pencegahan korupsi, menurut pimpinan daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan sinergi dan keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan.
Melalui implementasi Pedoman MCSP 2026, setiap OPD diharapkan dapat bekerja lebih aktif, responsif, dan terukur dalam memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Catatan serta rekomendasi hasil monitoring juga diminta untuk segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen menjadikan evaluasi MCSP sebagai momentum untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan adanya koordinasi dan tindak lanjut yang konsisten dari seluruh perangkat daerah, diharapkan capaian indikator pencegahan korupsi Kabupaten Buol pada tahun 2026 dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan serta pembangunan daerah.
Sumber: Diskominfo
Editor: Supriadi
